Abdul Aziz Angkat Ketua DPRD Sumut Meninggal, ANEH Semua Tenang Saja

Meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Aziz Angkat membuat Front Pembela Islam (FPI) ikut berkomentar. Peristiwa kekerasan yang terjadi seusai Sidang Paripurna DPRD Sumut membuat FPI bertanya-tanya.

Wakil Ketua Bidang Dakwah FPI, Awit Masyhuri mempertanyakan bagaimana keseriusan pemerintah, polisi, wartawan serta aktivis liberal yang biasanya sangat lantang melawan kekerasan.

“Kami mengecam tindakan itu, dan seharusnya pemerintah segera menangkap pelaku beserta pemimpin aksi,” ujar Awit kepada www.hidayatullah.com saat dimintai pendapat terhadap kasus ini.

Sikap FPI ini didasarkan pada berbagai tindakan dan “tekanan” dan diskriminasi berbagai kalangan; termasuk pers, polisi dan pihak asing jika yang melakukan aksi-aksi adalah FPI. “Pemerintah dan polisi harusnya berlaku adil dalam menegakkan hukum,” ujarnya.

“Coba Anda bayangkan, jika yang melakukan itu FPI, dunia bisa geger. Semua TV bisa melakukan ekspos khusus, bahkan presiden dan polisi bisa langsung membubarkan ormas-ormas Islam, ” ujarnya. “Ingat, ketika itu, presiden bertindak cepat dengan mengatakan, Negara tak boleh kalah dengan kekerasan, ” tambah Awit.

Menurut Awit, hanya satu anak liberal patah hidung sedikit, FPI, bisa dianggap anti-Pancasila dan meresahkan NKRI. Tapi ini menewaskan Ketua DPRD tak ada pemimpinnya yang ditangkap dan penggerebakan massal yang melibatkan ribuan polisi.

Sebagaimana diketahui, Minggu 1 Juni 2008 tahun lalu, bentrokan antara massa Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), membuat ribuan media nasional dan asing bertindak cepat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengecam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan serta langsung mengadapat rapat koordinasi mendadak. Ia mengatakan, tidak boleh ada kekerasan di negara yang berlandaskan hukum. Karena itu, Presiden minta hukum ditegakkan dengan memberi sanksi secara tepat. Ada kata-katanya yang sangat menarik, Negara tidak boleh kalah dengan aksi kekerasan, ujarnya.

“Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden dalam jumpa pers, Senin, 2 Juni 2008 di Kantor Presiden.

Kutipan itu diulang juru bicara kepresidenan, Andi Malarangeng. “Negara tidak boleh kalah terhadap kekerasan dari manapun. Ini negara hukum, bukan kekerasan,” kutip Andi sebagaimana disampaikan kepada para wartawan di depan gedung Bina Graha Sekretariat Negara Jalan Veteran, Selasa (3/6/2008).

Esoknya, hari Rabo, sekitar 2000 aparat polisi dengan senjata lengkap mengepung markas Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain melakukan penggeledahan, polisi membawa sedikitnya 39 anggota FPI yang diduga melakukan tindak kekerasan di Monas dan menahan Habib Rizieq Shihab.

Yang juga dipertanyakan Awit, hingga saat ini tak ada suara pakar terutama aktivis liberal berteriak-teriak sama mengatakan bahaya kekerasan dalam demo di DPRD Sumut. “Kemana suaramu wahai kaum liberal yang selama ini sangat berteriak-teriak dan anti kekerasan?” tambahnya. [cha/www.hidayatullah.com]